Banten – Risetnews.com
Lebak – Berdasarkan Hasil Liputan Wartawan yang dihimpun dari beberapa KPM yang enggan disebutkan namanya, yakni terkait penyaluran program bansos PKH dan BPNT yang diduga disalurakan secara tidak transparan oleh pihak BRILink Inisal (RM) yang merupakan warga Kp. Gunung Sari RT/RW. 001/003 Cicadas, cisolok, Jawa Barat pada hari Jumat, O2-02-2024.
Pasalnya inisal (RM) selaku pemilik Brilink yang merupakan warga Jawa Barat, meminjam tempat warkop inisal (RD) untuk melakukan transaksi penyaluran program bansos PKH dan BPNT, di Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga jadi keluhan beberapa KPM, karena di duga ada Opini pegiringan terhadap KPM. pasalnya penyaluran di lakukan secara di kolektif, oleh Oknum RT Inisial (KN) Kp. cikempul dan Inisial RT, yang biasa disapa (KD), kampung Lebak Maja. Seharusnya pihak pemerintah desa ikut serta dalam pengawasan, guna penyaluran tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif, tepat sasaran dan diterima secara utuh oleh masing – masing KPM. Ungkapnya
Lebih lanjut kami awak media berupaya untuk meminta keterangan lebih lanjut dan lebih detilnya, kepada ketua paguyuban RW Inisal (SJ) melalui Sambungan Via WhatsApp. Terkait impormasi yang kami himpun dari beberapa narasumber, mengenai dugaan pengolektipan dan pemotongan yang di duga di lakukan oleh oknum RT, Ironisnya tidak ada tanggapan malah blokir Nomor WhatsApp Wartawan Jelasnya
Selanjutnya kami awak media konfirmasi kepada kepala desa cikadu Inisial (AN) melalui sambungan Via WhatsApp. Dirinya mengatakan,” Saya belum tau pak, kalau bpnt sudah ada uangnya lagi, karena saya jadi kades tidak pernah ikut campur urusan bpnt, nanti saya hubungi RT/RWnya, kita cari info yang jelas dulu.” Jelasnya Kades.
Di tempat terpisah (ME) Selaku Ormas Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) mengatakan diduga Lemahnya dalam pengawasan pihak pemerintah desa dan pihak TKSK Kecamatan Cibeber, Sehingga Adanya dugaan pengkolektifan yang dilakukan oleh oknum RT.
Maka dari itu kami berharap kepada Dinsos Kabupaten Lebak dan pihak APH segera mengambil langkah – langkah yang tegas, untuk menyikapi persoalan ini. Pungkasnya. (Red)
