Pidie Jaya, Risetnews.Com – Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pidie Jaya memanggil sejumlah pengusaha Restaurant dan Warkop penunggak Pajak, pemanggilan ini guna untuk kelancaran pembayaran pajak, agar bisa meningkatkan PAD bagi Kabupaten Pidie Jaya, Kamis 20 Maret 2025.
Pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Jalan Banda Aceh-Medan, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, para pengusaha Restaurant dan wirausaha Warkop yang meninggal pajak di panggil pihak Kejaksaan.
Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dalam hal ini melalui kasi Intelijen,. Hafrizal S.H.,M.H menerangkan,” bahwa para penunggak Wajib Pajak (WP) warung kopi dan restauran wilayah kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan pemanggilan pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan maksud untuk melunasi tunggakan Pajak yang merupakan kewajibannya sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil.
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Hedi Muchwanto, SH.MH, melalui Kasi Intelijen terus menyampaikan himbauan para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera memenuhi kewajibannya.
” Jika memungkinkan, apa yang akan di laksanakan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya adalah dengan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hafrizal S.H.,M.H juga mengutarakan kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak.
Pada saat ini Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah memanggil beberapa wajib pajak, dan akan terus melakukan pemanggilan terhadap para wajib pajak yang menunggak hingga selesai dan apabila para wajib pajak tidak menyelesaikan kewajibannya, maka Kejaksaan Negeri Pidie Jaya akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut dan tegas melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” tuturnya.
Hal ini merupakan komitmen Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dalam mendukung pemerintah Daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan tempat usaha. Bahwa Pemkab Pidie Jaya, di bawah Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie
Jaya telah menggandeng Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Pidie Jaya melalui
penandatanganan MoU pada 27 Februari 2025 terkait kerja sama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. (Red)
