Risetnews.Com – Di banyak wilayah Indonesia, keberadaan tambang pasir ilegal tidak lagi tersembunyi. Truk-truk pengangkut pasir keluar-masuk desa-desa, menggali tanah dan sungai tanpa izin, tanpa kendali, dan tanpa tanggung jawab.
Dalam kesibukan itu, sering kali kita gagal melihat bahwa di balik butiran pasir itu, tersimpan kerugian besar bagi negara: kerugian ekonomi, kehancuran lingkungan, potensi konflik sosial, dan pelemahan hukum.
Tambang pasir ilegal bukan hanya masalah izin usaha, melainkan perampokan terang-terangan atas masa depan bersama.
Ekonomi Negara yang Digerogoti
Secara langsung, tambang ilegal menghilangkan potensi pendapatan negara. Aktivitas ini luput dari pengawasan pajak dan retribusi yang seharusnya menjadi bagian dari *Pendapatan Asli Daerah (PAD).* Negara kehilangan miliaran rupiah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Di sisi lain, pelaku tambang legal yang taat aturan justru berada di posisi yang tidak kompetitif karena harus menanggung beban biaya yang tidak dipikul oleh pesaing ilegal. Ini menciptakan distorsi pasar dan memperkuat ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat, menyulitkan negara dalam perencanaan dan pengendalian ekonomi.
*Kerusakan Lingkungan yang Tak Tertagih*
Tambang ilegal dilakukan tanpa analisis dampak lingkungan. Penambangan yang brutal di kawasan sungai, pesisir, dan perbukitan menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas: sedimentasi sungai, abrasi pantai, longsor, dan banjir bandang. Kerusakan ini tidak hanya menimpa alam, tetapi juga merusak tatanan hidup masyarakat yang bergantung pada tanah, air, dan udara bersih. Biaya untuk memulihkan kerusakan ini sering kali jauh lebih besar dari nilai pasir yang diambil. Ironisnya, biaya pemulihan ditanggung negara dan masyarakat, bukan oleh para pelaku tambang ilegal.
Pelemahan Negara Hukum
Lebih jauh, keberadaan tambang ilegal menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan negara. Tidak jarang aktivitas ini berlangsung bertahun-tahun tanpa hambatan, atau bahkan dengan perlindungan dari oknum aparat dan penguasa lokal. Hal ini menciptakan preseden buruk bahwa hukum bisa dibeli, aturan bisa dinegosiasikan, dan negara hanya hadir untuk yang kuat. Ketika hukum kehilangan wibawanya, maka negara kehilangan legitimasinya.
Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Perusakan Sistemik
Kerusakan akibat tambang pasir ilegal bukan hanya bersifat fisik, melainkan sistemik. Negara kehilangan pendapatan, lingkungan rusak, masyarakat terpecah, dan hukum tumpul. Semua ini terjadi karena satu kegiatan yang dibiarkan tanpa kontrol. Maka, menertibkan tambang ilegal bukan sekadar tugas dinas pertambangan, tetapi agenda besar bagi tata kelola negara. Dibutuhkan ketegasan hukum, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian politik untuk mengatakan: cukup sudah.
Di balik pasir yang terus digali secara ilegal, ada masa depan yang tergerus: hutan yang hilang, sungai yang tercemar, anak-anak yang tumbuh tanpa akses pada lingkungan sehat. Jika negara terus membiarkan tambang ilegal berjalan tanpa penindakan, maka negara bukan hanya kehilangan kekayaan alamnya, tetapi juga kehilangan kendali atas masa depannya sendiri.
