ACEH TIMUR–RISETNEWS.COM
Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Jajaran Wartawan Indonesia Aceh Timur, Hendrika Saputra, A.Md, menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi penerapan 18 perkara Qanun Gampong yang dinilai saat ini dalam kondisi “mati suri” di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Ia mendesak pemerintah Aceh dan dinas terkait di tingkat provinsi untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghidupkan kembali qanun tersebut
demi mencegah kriminalisasi masyarakat atas perkara-perkara ringan.
Menurut Hendrika, 18 perkara adat yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat Gampong kini kerap dibawa ke ranah hukum formal. Hal ini menyebabkan banyak warga Aceh, terutama di pedesaan, harus berurusan dengan aparat penegak hukum dan bahkan masuk penjara karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme adat
Ia juga meminta agar pemerintah provinsi Aceh melalui dinas terkait aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan qanun ini, serta memberdayakan aparatur desa untuk memahami dan menjalankan fungsinya sesuai aturan adat dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.
18 Perkara Qanun Gampong yang Perlu Dihidupkan Kembali:
1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa faraidh (waris) antar keluarga
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat museum (berduaan tanpa ikatan sah)
5. Perselisihan hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat (harta bersama)
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan skala kecil
15. Pelecehan, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan skala ringan
17. Ancam-mengancam ringan
18. Perselisihan adat lainnya
—
Hendrika juga mengingatkan bahwa dengan kewenangan otonomi khusus, Aceh memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa melalui pendekatan adat dan syariat. Namun tanpa pengawasan dan komitmen pemerintah, qanun tersebut hanya akan menjadi dokumen mati tanpa makna.
Dengan dihidupkannya kembali 18 perkara Qanun Gampong, diharapkan penyelesaian konflik sosial di Aceh dapat dilakukan secara damai, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun”,pungkasnya ‘A.g ( red)







