CILEGON, BANTEN – Risetnews.com
Perkumpulan Pemuda Peduli Keadilan Republik Indonesia (PPPKRI) Sat Bela Negara Kota Cilegon berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 30 September 2026.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pihak PPPKRI Sat Bela Negara telah menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Kapolres Kota Cilegon, khususnya Sat Intelkam Polres Cilegon.
Dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Koordinator Aksi, Ahmad Holid, disebutkan mengatakan ,”aksi tersebut akan membawa sejumlah persoalan yang berkaitan dengan proses seleksi dan tender pekerjaan di lingkungan PT Krakatau Posco serta dugaan persoalan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.”tuturnya.
lebih lanjut ia mengatakan ,”Salah satu isu yang akan disampaikan yakni permintaan kejelasan dan keseriusan PT Krakatau Posco dalam menjalankan proses seleksi dan tender secara objektif sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).”
PPPKRI Sat Bela Negara juga mempersoalkan proses perekrutan perusahaan kontraktor pemeliharaan atau Maintenance Contractor (Maint Con), yang dalam surat tersebut menyebut PT Sapta Sarana Sejahtera.
Menurut pihak PPPKRI, terdapat dugaan persoalan terkait permodalan dan pengadaan kebutuhan operasional, termasuk consumable, material safety serta part material equipment. Mereka juga menyebut adanya masyarakat yang diduga menjadi korban akibat tawaran kerja sama proyek dengan keuntungan yang dijanjikan.
Namun, berbagai tudingan tersebut merupakan pernyataan dan dugaan yang disampaikan pihak PPPKRI Sat Bela Negara dalam surat pemberitahuan aksi dan belum merupakan kesimpulan hukum.
Selain persoalan proses tender dan kontraktor, massa aksi juga berencana menyoroti dugaan kecelakaan kerja yang disebut terjadi pada Kamis, 3 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.
Dalam surat tersebut, PPPKRI menyebut adanya ledakan atau kecelakaan kerja serius yang diduga menyebabkan lima orang mengalami luka bakar serius.
Mereka meminta persoalan tersebut mendapat kejelasan, termasuk terkait dugaan keterbukaan informasi mengenai kecelakaan kerja dan proses penanganannya.
Untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan kecelakaan kerja tersebut, diperlukan penjelasan serta verifikasi dari pihak PT Krakatau Posco dan instansi terkait.
Dalam aksi tersebut, massa rencananya akan melakukan orasi, membagikan rilis, menyampaikan pernyataan sikap, serta membawa sejumlah perlengkapan aksi.
Pihak penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 1.500 orang. Massa disebut akan menggunakan satu unit kendaraan pengeras suara atau mobil komando, sekitar 50 kendaraan roda empat dan 150 sepeda motor.
Dalam surat pemberitahuan, peserta juga mencantumkan rencana membawa 10 bok telur busuk, spanduk, karton, serta materi rilis aksi.
Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Presiden RI, Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, Sekda Banten, Wali Kota Cilegon, Polda Banten, Direktur Utama PT Krakatau Posco, Direktur Utama PT Sapta Sarana Sejahtera, serta pimpinan media massa.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Krakatau Posco maupun PT Sapta Sarana Sejahtera mengenai tudingan dan persoalan yang disampaikan PPPKRI Sat Bela Negara tersebut.
Keterangan dari pihak perusahaan diperlukan sebagai bentuk keberimbangan serta untuk mengklarifikasi berbagai dugaan yang menjadi materi aksi.
(Tumin)
