Aceh, Risetnew.Com – Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Hafrizal S.H.,M.H. Menginformasikan bahwa Kejaksaan Negeri Pidie Jaya melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya menghadiri sidang putusan yang bertempat di Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama terdakwa HMD, pada Hari Jum’at tanggal 14 Maret 2025.
Terdakwa HMD diduga bersalah dalam perkara penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 1 Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya T.a 2019 s.d 2022.
Bahwa amar putusan Nomor 64/Pid.sus-TPK/2024/PN BNA yaitu memutuskan Terdakwa HMD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,.
Hakim pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh menjatuhkan hukuman Dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, serta menetapkan uang pengganti sejumlah Rp. 377.888.128,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang
disita dari Terdakwa HMD,.
Kejari Pidie Jaya, Hedi Muchwanto, SH. MH,. dalam keterangan pada media Harianindependent.com, membenarkan,” Ia benar hari ini kami dari pihak Kejaksaan atau JPU menghadiri sidang putusan terhadap terdakwa HMD di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh,”pungkas Kajari.
Bahwa sebelumnya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa :
1. Menyatakan terdakwa HMad, S.PD.,M.PD Binti (Alm.) M. Hasan Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa HMD, S.PD.,M.PD Binti (Alm.) M.Hasan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HMD, S.PD.,M.PD Binti (Alm.) M.Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HMD, S.PD.,M.PD Binti (ALM.) M. Hasan berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
5. Membebani Terdakwa HMD, S.PD.,M.PD Binti (Alm.) M. Hasan untuk membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan Uang sitaan sejumlah Rp. 377.888.128,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang disita dari Terdakwa HMD, S.Pd.,M.Pd Binti (Alm.) M. Hasan sebagai uang pengganti Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
7. Menyatakan agar barang bukti yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa HMD, S.PD.,M.PD Binti (Alm.) M. Hasan.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
E. Bahwa Sikap Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan tersebut yaitu pikir-pikir., Tuturnya (Red)
