LEBAK –Risetnews.com
Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Lebak menyoroti kinerja dan integritas Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
Organisasi tersebut menilai kepemimpinan di lembaga legislatif perlu dievaluasi menyusul sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi kepercayaan publik.
Ketua MOI Kabupaten Lebak, Deni Rukmansyah, dalam keterangan pers pada Senin (27/7/2026), menyatakan bahwa seorang pimpinan DPRD harus menjunjung tinggi integritas, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta menjaga kebebasan berekspresi.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi belakangan ini menjadi alasan perlunya evaluasi terhadap kepemimpinan DPRD Lebak.
MOI menyampaikan beberapa poin sorotan, di antaranya dugaan kasus kekerasan terhadap seorang aktivis yang dinilai memerlukan klarifikasi terbuka, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 sebesar sekitar Rp997,33 juta, lambatnya respons terhadap berbagai keluhan masyarakat, serta pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan penyampaian pendapat.
Atas dasar itu, MOI Lebak meminta Ketua DPRD memberikan penjelasan secara terbuka terkait persoalan yang mencuat, mendorong fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lebak melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menegaskan bahwa kritik dan aspirasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi.
Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak terkait tuntutan dan pernyataan yang disampaikan oleh MOI Lebak. Sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan masih dinantikan.(Red)
