RISETNEWS.COM – Pemerintah Prabowo menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan mencapai sekitar Rp 400 triliun.
Angka ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk membangun dan mengelola koperasi di berbagai desa di seluruh Indonesia. Dengan target ambisius ini, setiap Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang signifikan, yakni mencapai hingga Rp 1 miliar per tahun.
Dengan 80 ribu koperasi di seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan perhitungan Budi Arie, total keuntungan yang dapat diperoleh diperkirakan mencapai Rp 80 triliun per tahun. Meski begitu, ia menyebut capaian keuntungan ini tergantung kualitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi.
Tantangan dan Risiko Implementasinya:
Meskipun menjanjikan, kebijakan Kop Des Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengancam keberhasilannya.
Kapasitas Sumber Daya Manusia: Banyak desa masih kekurangan tenaga terampil dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan. Tanpa pendampingan yang memadai, koperasi berisiko menjadi entitas pasif atau gagal berfungsi.
Risiko Korupsi: Pengelolaan Dana Desa selama ini sering tercoreng oleh kasus korupsi. Alokasi besar untuk Kop Des Merah Putih tanpa pengawasan ketat dapat membuka celah penyimpangan baru.
Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Lokal: Pendekatan seragam untuk puluhan ribu desa mengabaikan keragaman potensi lokal. Tidak semua desa memiliki basis pertanian atau kesiapan untuk mengelola koperasi berskala besar.
Tumpang Tindih dengan BUMDes: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang telah menjadi instrumen utama pemberdayaan ekonomi desa, memiliki fungsi serupa dengan Kop Desa Merah Putih. Pembentukan entitas baru ini memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan potensi duplikasi.
Keselarasan dengan Undang-Undang Desa
Secara prinsip, Kop Des Merah Putih selaras dengan UU Desa, khususnya Pasal 72 yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Koperasi ini mendukung otonomi desa dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, jika implementasinya bersifat sentralistik dan mengabaikan musyawarah desa dalam menentukan prioritas, kebijakan ini bisa melanggar semangat otonomi yang menjadi inti UU Desa. Ketergantungan pada Dana Desa juga menimbulkan risiko jika prioritas lain, seperti infrastruktur dasar, terabaikan akibat fokus pada koperasi.
Dan keberlanjutan Finansial merupakan Sebuah Pertanyaan Besar: Pendanaan Kop Des Merah Putih dari Dana Desa memang besar, tetapi sifatnya sementara dan bergantung pada kebijakan anggaran tahunan. Skema cicilan dengan Himbara membantu tahap awal, tetapi beban angsuran selama 3-5 tahun dapat menjadi masalah jika koperasi tidak segera menghasilkan keuntungan. Tanpa strategi bisnis yang jela, seperti akses pasar yang terjamin atau diversifikasi usaha koperasi berisiko gagal mandiri, akan meninggalkan desa dengan hutang dan aset yang tidak produktif. (RED)
